SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh:

Indah Wati, S.Pd.

PENDAHULUAN

A.                Latar Belakang

            Proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu Negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal (domestik) maupun eksternal (global). Faktor-faktor internal di antaranya adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik serta peran pemerintah dalam ekonomi. Sedangkan, faktor-faktor eksternal di antaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian, dan politik dunia, serta keamanan global.

            Kita perlu memahami sepenuhnya sifat proses dan pola pembangunan ekonomi di suatu Negara serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya selama kurun waktu tertentu atau untuk memahami kenapa pengalaman suatu Negara dalam membangun ekonominya berbeda dengan Negara lain, maka perlu juga diketahui sejarah ekonomi dari Negara itu sendiri. Sering dikatakan bahwa keadaan perekonomian Negara-negara berkembang (LDCs), seperti Indonesia, India, Malaysia, selama ini tidak lepas dari pengaruh sistem perekonomian atau orientasi pembangunan ekonomi yang diterapkan, pembangunan infrastruktur fisik dan social (seperti pendidikan dan kesehatan) yang dilakukan, dan tingkat pembangunan yang telah dicapai pada masa lampau, yaitu pada zaman penjajahan (kolonialisasi).

            Pengalaman dalam sejarah perekonomian seperti di Negara-negara LDCs, misalnya Indonesia memiliki pengalaman yang berbeda dengan Negara LDCs lainnya. Perbedaan itu memiliki daya tarik tersendiri untuk dibahas. Maka dalam kesempatan ini, berusaha menyajikan pembahasan yang menarik untuk dibahas khususnya bagi warga Negara Indonesia dan rancangan pembangunan perekonomian yang akan datang, yaitu “Sejarah Perekonomian Indonesia”.

B.     Permasalahan

            Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu “Bagaimana perjalanan sejarah perekonomian Indonesia?”

PEMBAHASAN

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

A.                Pemerintahan Orde Lama 

Indonesia mulai dilanda gejolak politik dalam negeri pada tahun 1950-an hingga tahun 1965. Akibatnya, selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata pertahun hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata pertahun hanya 1,9% atau bahkan mengalami stakflasi selama tahun 1965-1966. tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) masing-masingnya hanya 0,5% dan 0,6%.

Table 1

Laju pertumbuhan menurun terus sejak tahun 1958, devisit saldo neraca pembayaran (BOP) dan defisit anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBD) terus membesar dari tahun ke tahun.

Kegiatan produksi pada masa orde lama, di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur terjadi pada tingkat yang sangat rendah, karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun non-fisik seperti pendanaan dari Bank. Akibat rendahnya volume dari sisi supply dan tingginya permintaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat mengakibatkan tingginya tingkat inflasi yang sempat mencapai lebih dari 300 % menjelang akhir periode Orde Lama. Berdasarkan data yang dihimpun oleh ARNDT (1994), indeks harga pada tahun 1955 sebesar 135 (1954=100) dan jumlah uang beredar di masyarakat pada tahun yang sama tercatat sebanyak 12,20 juta, dan pada tahun 1966 indeks harga sudah mencapai di atas 150.000, dan jumlah uang beredar di atas 5 miliar ( table 3 ).

Buruknya manajemen moneter pada masa pemerintahan Soekarno, menyebabkan banyaknya Rupiah yang dicetak karena kebutuhan pada saat itu digunakan untuk membiayai dua peperangan, yakni Irian Barat serta pertikaian dengan Malaysia  dengan Inggris ditambah lagi kebutuhan untuk membiayai penumpasan sejumlah pemberontakan di beberapa daerah di dalam negeri.

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun non-fisik selama pendudukan Jepang,[1] Perang Dunia II, dan perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negeri (termasuk sejumlah pemberontakan di daerah), ditambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat jelek selama rezim tersebut. Kondisi politik dan sosial dalam negeri seperti ini sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk mengatur roda perekonomian dengan baik.

Periode Orde Lama atau sejak 1945 sampai 1965 dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode 1945-1950, periode demokrasi parlementer (1950-1959), dan periode demokrasi terpimpin (1959-1965). Periode demokrasi parlementer juga dikenal sebagai periode demokrasi liberal. Dalam periode ini terjadi perubahan kabinet 8 kali, yaitu diawali oleh kabinet Hatta (Desember 1949-september 1950), setelah itu kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953), kabinet Ali 1 (Agustus 1953-Juli 1953), kabinet Burhanuddin (Agustus 1955-Maret 1956), kabinet Ali II (April 1956-Maret 1957), dan kabinet Djuanda (Maret 1957-Agustus 1959).

·         Kebijakan ekonomi yang paling penting dilakukan kabinet Hatta adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang pada saat itu masih golden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar pada bulan Maret 1950 yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank yang bernilai nominal lebih dari 2,50 gulden Indonesia.

·         Masa kabinet Natsir (kabinet pertama dalam Negara kesatuan Republik Indonesia), untuk pertama kalinya dirumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). RUP ini digunakan oleh kabinet berikutnya merumuskan rencana Pembangunan Lima Tahun (yang pada masa orde baru dikenal dengan nama Repelita).

·         Masa kabinet Sukiman, kebijakan-kebijakan penting yang diambil adalah antara lain: nasionalisasi De Javanche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) dan penghapusan sistem kurs berganda.

·         Masa kabinet Wilopo, langkah-langkah konkret yang diambil untuk memulihkan perekonomian Indonesia saat itu di antaranya adalah untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, melakukan rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan jumlah personil, dan pengiritan pengeluaran pemerintah.

·         Masa kabinet Ali I, hanya dilakukan dua langkah konkret dalam bidang ekonomi, yaitu pembatasan impor dan kebijakan uang ketat.

·         Selama kabinet Burhanuddin, tindakan-tindakan penting ekonomi yang dilakukan termasuk di antaranya adalah liberalisaasi impor, kebijakan uang ketat untuk untuk menekan laju uang beredar, dan penyempurnaan program benteng,[2] mengeluarkan kebijakan yang membolehkan modal (investasi) asing masuk ke Indonesia, pemberian bantuan khusus kepada pengusaha-pengusaha pribumi, dan pembatalan (secara sepihak) persetujuan Konferensi Meja Bundar sebagai usaha untuk menghilangkan sistem ekonomi kolonial atau menghapuskan dominasi perusahaan-perusahaan Belanda dalam perekonomian Indonesia (Tambunan, 2006b).

Struktur ekonomi Indonesia selama periode 1950-an, merupakan  peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal/modern seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersial, yang memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada sektor informal/tradisional terhadap output nasional atau PDB didominasi oleh perusahaan-perusahaan Asing yang kebanyakan berorientasi ekspor. Pada umumnya, kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih dikuasai oleh pengusaha asing tersebut relatif lebih padat kapital dibandingkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang didominasi oleh pengusaha pribumi dan perusahaan-perusahaan Asing tersebut berlokasi di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya.

Keadaan ekonomi Indonesia, terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan Asing Belanda, menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda, ditambah lagi dengan peningkatan inflasi yang sangat tinggi pada dekade 1950-an. Pada masa pemerintahan Belanda, Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dengan tingkat inflasi yang sangat rendah dan stabil, terutama karena tingkat upah buruh dan komponen-komponen lainnya dari biaya produksi yang juga rendah, tingkat efisiensi yang tinggi di sektor pertanian (termasuk perkebunan), dan nilai mata uang yang stabil (Alien dan Donnithorne, 1957). Buruknya perekonomian di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama disebabkan oleh kondisi politik yang tidak mendukung dan adanya keterbatasan faktor-faktor produksi seperti orang-orang dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi, tenaga kerja dengan pendidikan/keterampilan yang tinggi, dan khususnya untuk membangun infrastruktur (yang sangat dibutuhkan oleh industri), teknologi, dan kemampuan pemerintah sendiri untuk menyususn rencana dan strategi pembangunan yang baik.

Ketidakstabilan politik di Indonesia mencapai puncak pada akhir September 1965, yaitu terjadinya kudeta yang gagal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak peristiwa berdarah tersebut, terjadi perubahan politik yang drastis di dalam negeri, dan merubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa Orde Lama, yaitu dari pemikiran-pemikiran sosialis ke semi-kapitalis. Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 pasal 33 menganut suatu sistem yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan ideologi pancasila. Akan tetapi, dalam praktek sehari-hari pada masa pemerintahan Orde Baru hingga saat ini pola perekonomian nasional cenderung memihak sistem kapitalis, seperti di AS atau negara-negara industri maju lainnya, yang karena pelaksanaannya tidak baik mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di Tanah Air yang terasa saat ini semakin besar, terutama setelah krisis ekonomi.

B.     Pemerintahan Orde Baru (1966-1997)

Pemerintahan pada masa orde baru lebih memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di Tanah Air, menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat, dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan IMF.

Pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta rehabilitas ekonomi di dalam negeri, sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai. Sasaran utama dari kebijakan tersebut adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat terjadi stagnasi pada masa Orde Lama. Pemerintah juga menambah usahanya dengan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh Negara-Negara Barat. Menjelang akhir dekade 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB (Bank Pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia.

Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran.[3] Dengan kepercayaan yang penuh bahwa akan ada efek “Cucuran ke bawah”[4]. Pada awalnya, pemerintah memusatkan pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya di Pulau Jawa karena pada saat itu fasilitas-fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia relatif lebih baik dibandingkan di provinsi-provinsi lainnya di luar Pulau Jawa. Sumber dana yang terbatas pada saat itu dirasa sangat sulit untuk memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan.

Dampak Repelita I pada bulan April 1969 dan repelita-repelita berikutnya selama Orde Baru terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama dilihat dari tingkat makro. Proses pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup tinggi, jauh lebih baik dari pada selama Orde Lama, dan juga relatif lebih tinggi daripada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok NSB. Pada awal Repelita I, PDB Indonesia tercatat 2,7 triliun Rupiah pada harga berlaku atau 4,8 triliun Rupiah pada harga konstan, dan pada tahun 1990 menjadi 188,5 triliun Rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun Rupiah pada harga konstan. Selama periode 1969-1990 laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata per tahun di atas 7% (table 4).[5]

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada zaman Soeharto tidak hanya disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang jauh lebih baik/solid dibandingkan pada masa Orde Lama dalam menyusun rencana, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi,[6] tetapi juga berkat tiga hal:

·         Penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak, terutama pada periode oil boom pertama pada tahun 1973/1974,

·         pinjaman luar negeri, dan

·         PMA khususnya sejak decade 1980-an perannya di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia meningkat tajam.

Kebijakan Soeharto dapat dikatakan mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada sistem ekonomi liberal dan stabilitas politik yang pro-Barat, telah membuat kepercayaan pihak Barat terhadap prospek pembangunan ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan terhadap banyak LDCs lainnya.

Ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, di antaranya yaitu:

1.      Kemauan politik yang kuat

Presiden Soeharto memiliki kemauan politik yang kuat untuk membangun ekonomi Indonesia. Pada masa Orde Lama, mungkin karena Indonesia baru saja merdeka, emosi nasionalisme baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat masih sangat tinggi, dan yang ingin ditonjolkan pertama kepada kelompok Negara-negara barat adalah “Kebesaran bangsa” dalam bentuk kekuatan militer dan pembangunan proyek-proyek mercusuar.

2.      Stabilitas politik dan ekonomi

Pemerintahan Orde Baru berhasil dengan baik menekan tingkat inflasi dari sekitar 50% pada tahun 1966 menjadi hanya sekitar 5% hingga 10% pada awal dekade 1970-an. Pemerintahan Orde Baru juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok-kelompok masyarakat dan meyakinkan mereka bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

3.      Sumber daya manusia yang lebih baik

SDM yang semakin baik, menyebabkan pemerintahan Orde Baru memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.

4.      Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat

Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat. Hal ini sangat membantu, khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar Negeri, penanaman modal Asing, dan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan.

5.      Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik

Selain oil boom, juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era Orde Baru, khususnya setelah perang Vietnam berakhir atau lebih lagi setelah perang dingin berakhir, jauh lebih baik ketika masa Orde Lama.

           

C.    Pemerintahan Transisi (1998)

Tanggal 14 -15 Mei 1997, nilai tukar Bath Thailand terhadap Dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan jual. Mereka mengambil sikap demikian, karena tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Kejadian tersebut akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa Negara Asia lainya, awal dari krisis keuangan di Asia. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang sekitar bulan Juli 1997, dari Rp 2500 menjadi Rp 2650 per Dolar AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Menanggapi perkembangan itu, pada bulan Juli 1997 BI melakukan  empat kali intervensi, yakni memperlebar rentang intervensi. Akan tetapi, pengaruhnya tidak banyak, nilai Rupiah Dolar AS terus tertekan, dan tanggal 13 Agustus 1997 Rupiah mencapai rekor terendah dalam sejarah, yakni Rp 2682 perDolar AS sebelum akhirnya ditutup Rp 2655 perDolar AS. Hari-hari dan bulan-bulan berikutnya, kurs Rupiah terus melemah walaupun sekali-kali mengalami penguatan beberapa poin. Pada bulan Maret 1998 nilai Rupiah mencapai Rp 10.550 untuk satu Dolar AS, walaupun sebelumnya antara bulan Januari-Februari sempat menembus Rp 11.000 Rupiah per Dolar AS.

            Nilai tukar Rupiah terus melemah dan mulai mengguncang perekonomian nasional sekitar bulan September 1997. Untuk mencegah agar keadaan tidak bertambah buruk, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah kongkrit, di antaranya menunda proyek-proyek senilai 39 triliun Rupiah dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja Negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai Rupiah tersebut. Pada awalnya, pemerintah berusaha untuk menanggani masalah krisis Rupiah ini dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, setalah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS tidak dapat dibendung lagi dengan kekuatan sendiri, terlebih lagi karena cadangan Dolar AS di BI sudah mulai menipis karena terus digunakan untuk intervensi menahan atau mendongkrak kembali nilai tukar Rupiah. Tanggal 8 Oktober 1997 pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Thailand, Filipina, dan Korea Selatan.

            IMF mengumumkan paket bantuan keuangan terhadap Indonesia pada akhir OKtober 1997 yang mencapai 40 miliar Dolar AS, 23 miliar di antaranya adalah Pertahanan Lapis Pertama (from-line devidence). Sehari setelah pengumuman itu, seiring dengan paket reformasi yang ditentukan oleh IMF, pemerintah Indonesia mengumumkan pencabutan izin usaha 16 Bank Swasta yang dinilai tidak sehat. Ini merupakan awal dari kehancuran perekonomian Indonesia.

            Paket program pemulihan ekonomi yang diisyaratkan IMF pertama kali diluncurkan pada bulan November 1997, bersama pinjaman angsuran pertama senilai 3 milliar Dolar AS. Pertama, diharapkan bahwa dengan disetujuinya paket tersebut oleh pemerintah Indonesia, nilai Rupiah akan kuat dan akan stabil kembali, akan tetapi, kenyataan menunjukan bahwa nilai Rupiah terus melemah sampai perubahan mencapai Rp 15.000 per Dolar AS. Kepercayaan masyrakat di dalam dan di luar Negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang pada waktu itu terus merosot membuat kesepakatan itu harus ditegaskan dalam nota kesepakatan (letter of intention) yang ditandatangani bersama antara pemerintah Indonesia dan IMF pada bulan Januari 1998. Nota kesepakatan itu terdiri atas 50 butir kebijaksanaan-kebijaksanan mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restruktirisasi sektor keuangan dan revormasi struktural (Tambunan, 2006b).

            Butir-butir dalam kebijaksanaan piskal mencakup: penegasan tetap menggunakan prinsip anggaran berimbang (pengeluaran pemerintah=pendapatannya), usaha-usaha pengurangan pengeluaran pemerintah, seperti menghilangkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, membatalkan sejumlah proyek infratruktur besar, dan peningkatan pendapatan pemerintah. Usaha-usaha terakhir ini akan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menaikkan cukai terhadap sejumlah barang tertentu, mencabut semua fasilitas kemudahan pajak, di antaranya penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN), dan fasilitas pajak serta tarif bea-masuk yang selama ini diberikan antara lain kepada Industri Mobil Nasional (Timor), mengenakan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN, dan memperbanyak objek pajak.

            Berbeda dengan Korea Selatan dan Thailand, dua Negara yang sangat serius dalam melaksanakan program reformasi. Sedangkan pemerintah Indonesia ternyata tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatannya itu dengan IMF. Akhirnya, pencairan pinjaman angsuran kedua senilai 3 miliar Dolar AS yang seharusnya dilakukan bulan Maret 1998 terpaksa diundur. Padahal, Indonesia tidak ada jalan lain selain harus bekerja sama sepenuhnya dengan IMF, terutama karena dua hal, yaitu:                                                  

1.      Berbeda dengan kondisi krisis di Thailand, Korea Selatan, Filipina dan Malaysia, krisis ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah menjelma menjadi krisis kepercayaan. Masyarakat dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri (termasuk bank-bank di Negara-negara mitra dagang Indonesia yang tidak lagi menerima letter of credit (L/C) dari bank-bank nasional dan infestor-infestor dunia) tidak lagi percaya akan kemampuan Indonesia untuk menanggulangi sendiri krisisnya; bahkan mereka tidak lagi percaya pada niat baik atau keseriusan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi di dalam negeri.[7] Oleh karena itu, satu-satunya yang masih bisa menjamin atau memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Indonesia adalah melakukan “Kemitraan usaha” sepenuhnya antara pemerintah Indonesia dan IMF.[8]

2.      Indonesia sangat membutuhkan Dolar AS. Pada awal tahun 1998 kebutuhan itu diperkirakan sebesar 22,4 miliar Dolar AS atau rata-rata 1,9 miliar Dolar AS per bulan. Sementara, posisi cadangan devisa bersih yang dimiliki BI hingga awal Juni 1998 hanya 14.621,4 juta Dolar AS, naik dari 13.179, 7 juta Dolar AS pada akhir Maret 1998. Kebutuhan itu digunakan terutama untuk membayar ULN jangka pendek yang diperkirakan pada pertengahan tahun 1998 sebesar 20 miliar Dolar AS, membayar bunga atas pinjaman jangka panjang 0,9 miliar Dolar AS, dan sisanya sebanyak 1,5 miliar Dolar AS untuk kegiatan ekonomi di dalam negeri yang juga sangat diperlukan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi.[9]

Setelah gagal dalam pelaksanan kesepakatan pertama itu, dilakukan lagi perundingan-perundingan baru antara pemerintaha Indonesia dan IMF pada bulan Maret 1998 dan dicapai lagi suatu kesepakatan baru pada bulan April 1998. Hasil-hasil perundingan dan kesepakatan itu dituangkan secara lengkap dalam satu dokumen bernama “Memorandum tambahan tentang kebijaksanaan ekonomi keuangan” yang berisi antara lain sebagai berikut :

1.      Program stabilisasi, dengan tujuan utama menstabilakan pasar uang dan mencegah hiperinflasi.

2.      Restukturisasi perbankan, dengan tujuan utama untuk rangka penyehatan sistem perbankan nasional.

3.      reformasi struktural, yang disepakati agenda baru mencakup upaya-upaya dan sasaran yang telah disepakati dalam kesepakatan pertama (15 Januari 1998 ).

4.      Penyelesaian ULN Swasta (cortorat debt). Dalam hal ini, disepakati perlu dikembangkannya kerangka penyelesaian ULN Swasta dengan keterlibatan pemerintah yang lebih besar, tetapi tetap dibatasi agar proses penyelesaiannya tetap dapat berlangsung lebih cepat.

5.      Bantuan untuk rakyat kecil (rakyat ekonomi lemah) yang penyelesaian ULN Swasta merupakan dua hal yang di dalam kesepakatan pertama (Januari 1998).[10]

Pertengahan 1998, atas kesepakatan dengan IMF dibuat lagi memorandum tambahan tentang kebijaksanaan ekonomi dan keuangan. Memorandum tambahan ini memutakhirkan dokumen terdahulu untuk menampung perubahan-perubahan setelah Januari 1998 pada situasi perekonomian ekonomi makro dan prospeknya, dan juga menunjukkan bidang-bidang yang strateginya perlu disesuaikan, diperluas, atau diperkuat.

            Krisis Rupiah yang menjelma menjadi satu krisis ekonomi, akhirnya juga memunculkan suatu krisis politik yang dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945. Krisis politik tersebut diawali dengan penembakan oleh tentara terhadap 4 mahasiswa Universitas Tri Sakti, tepatnya tangggal 13 Mei 1998, yang dikenal dengan sebutan Tragedi Tri Sakti. Kemudian pada tanggal 14-15 Mei kota Jakarta dilanda suatu kerusuhan yang juga dapat dikatakan paling besar dan paling sadis yang pernah dialami Indonesia. Setelah kedua peristiwa tersebut, gerakan mahasiswa yang sebelumnya sudah berlangsung semakin gencar. Akhirnya pada tanggal 21 mei 1998, presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan wakilnya Habibie. Sedangkan, tanggal 23 Mei 1998 Presiden Habibie membentuk kabinet baru, awal terbentuknya pemerintah transisi.

D.    Pemerintahan Reformasi Hingga Kabinet SBY (1999-2005)

      Awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor, termasuk insvestor asing menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan Gusdur untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim Orde Baru, seperti KKN, supremasi hukum, HAM, penembakan Tragedi Tri Sakti dan Semanggi I dan II, peranan ABRI di dalam politik, masalah distegrasi dan lainya.

      Bidang ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 1999 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif, walaupun tidak jauh dari 0%, dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju pertumbahan hampir mencapai 5%. Akan tetapi, masyarakat memilih presiden tidak berlangsung lama. Gusdur mulai menunjukan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Gusdur cenderung bersikap diktaktor dan praktet KKN di lingkungannya semakin intensif, bukan hanya semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan dari pada gerakan reformasi. Ini berarti bahwa rezim Gusdur, walaupun Than reformasi di Era Demokrasi, tidak berbeda dengan rezim Orde Baru. Sikap Gusdur tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang klimaksnya adalah dikeluarkanya peringatan resmi kepada Gusdur lewat Memorandum I dan II. Dengan dikeluarkannya Memorandum II Gusdur terancam diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jika usulan percepatan Sidang Istimewa MPR jadi dilaksanakan pada bula Agustus 2001.

      Hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gus Dur dengan IMF juga tidak baik, terutama masalah-masalah seperti Amandemen UU No 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksananya. Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuanya kepada pemerintahan Indonesia, padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada bantuan IMF. Selain itu, Indonesia dinyatakan bangkrut oleh Paris Club (Negara-negara donor), karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi perekonomian semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus membengkak tidak mungkin mampu membayar kembali utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan Bank Dunia sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesempartan IMF dengan pemerintah Indonesia macet.

Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Gusdur menaikkan tingkat country risk Indonesia. Hal ini ditambah lagi dengan buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia dan IMF membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk Investor Asing menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, kondisi perekonomian nasional pada masa ini cenderung lebih buruk dari pada masa pemerintahan Habibie. Bahkan, lembaga Pemeringkat Internasional Moody’s Investor Service mengonfirmasikan bertambah buruknya resiko Negara Indonesia. Meskipun beberapa indikator ekonomi makro mengalami perbaikan, tetapi karena kekhawatiran kondisi politik dan sosial lembaga rating lainnya, seperti Standard dan Poors, menurunkan prospek jangka panjang Indonesia dari stabil ke negatif.

            Banyak orang menduga bahwa ekonomi Indonesia tahun 2002 akan mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya, bahkan bisa kembali negatif. Gusdur dan kabinetnya tidak menunjukkan keinginan politik yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas dengan prinsip ’’once and poor all’’. Pemerintah Gusdur cenderung menyederhanakan krisis ekonomi dengan menganggap persoalannya hanya terbatas pada agenda masalah Amandemen UU BI, masalah desentralisasi fiskal, masalah restrukturisasi utang, dan masalah divestasi BCA dan Bank Niaga. Munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang kontroversial dan inkonsisten, termasuk pengenaan bea masuk impor mobil mewah untuk kegiatan KTT G-15 yang hanya 5% (nominalnya 75%) dan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri dan hibah, menunjukkan tidak adanya ’sense of crisis’ terhadap kondisi riil perekonomian Negara saat ini.

            Fenomena semakin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Misalnya, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 30 Maret 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang negatif. Dengan perkataan lain, selama periode tersebut, IHSG merosot hingga lebih dari 300 poin yang disebabkan oleh lebih besarnya kegiatan penjualan dari pada kegiatan pembelian di dalam perdagangan saham di dalam negeri. Hal ini mencerminkan semakin tidak percayanya pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya terhadap prospek perekonomian Indonesia paling tidak untuk periode jangka pendek.

            Indikator kedua yang menggambarkan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis (masyarakat pada umumnya) terhadap pemerintahan Gus Dur adalah pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Pada awal tahun 2000 kurs Rupiah sekitar 7000, dan pada tanggal 9 Maret 2001 tercatat sebagai hari bersejarah sebagai awal kejatuhan Rupiah, yang menembus level Rp 10000 per Dolar. Untuk menahan penurunan lebih lanjut, Bank Indonesia secara agrresif terus melakukan intervensi pasar dengan melepas puluhan juta Dolar AS per hari melalui bank-bank pemerintah. Namun, pada 12 Maret 2001, ketika Istana Presiden dikepung para demonstran yang menuntut Presiden Gus Dur mundur, nilai tukar Rupiah semakin merosot. Pada bulan April 2001  sempat menyentuh Rp 12000 per Dolar AS. Inilah rekor kurs Rupiah terendah sejak Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, berdampak negatif terhadap roda perekonomian nasional yang bisa menghambat usaha pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan politik jauh lebih besar daripada krisis pertama. Dampak negatif ini terutama karena dua hal. Pertama, perekonomian Indonesia masih tergantung pada impor, baik untuk barang-barang modal dan pembantu, komponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi. Kedua, ULN Indonesia dalam nilai Dolar AS, baik dari sector swasta maupun pemerintah, sangat besar. Indikator-indikator lainnya adalah angka inflasi yang diprediksi dapat menembus dua digit, dan cadangan devisa yang pada dua minggu terakhir Maret 2000 menurun dari 29 miliar Dollar AS menjadi 28,875 Dolar AS.

            Setelah Gus Dur turun, Megawati menjadi Presiden Indonesia yang kelima. Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur. Meskipun IHSG dan nilai Rupiah meningkat cukup signifikan sejak diangkatnya Megawati menjadi presiden melalui Sidang Istiimewa (SI) MPR, posisinya tetap belum kembali pada tingkat pada saat Gus Dur terpilih menjadi presiden.

            Keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal Gus Dur terus terasa jika terlihat dari perkembangan indikator ekonomi lainnya, seperti tingkat suku bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran, dan defisit APBN. Suku bungan untuk sertifikat bank Indonesia(SBI), misalnya, pada awal pemerintahan Megawati mencapai di atas 17%, padahal saat awal pemerintahan Gus Dur hanya sekitar 13%. Bersamaan dengan itu tingakt suku bunga deposito perbankan juga ikut naik menjadi sekitar 18%, sehingga pada saat itu menimbulkan kembali kekhawatiran masyarakat dan pelaku bisnis bahwa bank-bank akan kembali melakukan bleeding.

            Inflasi yang dihadapi kabinet gotong royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Menurut data BPS, inflasi tahunan pada awal pemerintahan Gus Dur hanya sekitar 2%, sedangkan pada awal pemerintahan Megawati atau periode Januari-Juli 2002 tingkat inflasi sudah menjadi 7,7%. Bahkan laju inflasi tahunan atau year on year selama periode Juli 2000-Juli 2001 sudah mencapai 13, 5%. Perkembangan ini pada saat itu sangat mengkhawatirkan karena dalam asumsi APBN 2001 yang sudah direvisi pemerintah menargetkan inflasi dalam tahun 2001 hanya 9,4%.

            Era Megawati memiliki kinerja ekonomi Indonesia yang menunjukkan perbaikan, paling tidak dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Seperti yang ditunjukkan pada table 5, pada tahun 2002 PDB Indonesia tumbuh 4,3% dibandingkan 3,8% pada tahun sebelumnya, dan kemajuan ini berlangsung terus hingga akhir periode Megawati yang mencapai 5,1%. PDB nominal meningkat dari 164 miliar  Dolar AS pada tahun 2001 menjadi 258 miliar Dolar AS tahun 2004. demikian juga pendapatan perkapita meningkat persentase yang cukup besar dari 697 Dolar AS ke 1.191 Dolar AS selama periode Megawati. Kinerja ekspor juga membaik dengan pertumbuhan 5% tahun 2002 dibandingkan -9,3% tahun 2001, dan terus naik hingga mencapai 12% tahun 2004. Namun demikian, neraca perdagangan (NP), yaitu saldo ekspor (X)-impor (M) barang, maupun transaksi berjalan (TB), sebagai persentase dari PDB, mengalami penurunan.

            Menginjak pada pemerintahan SBY, di bulan-bulan pertama pemerintahannya, rakyat Indonesia, pelaku usaha luar, dan dalam negeri maupun Negara-negara donor serta lembaga-lembaga dunia, seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB, sempat optimis bahwa kinerja ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan akan jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sejak Soeharto lengser. Bahkan kabinet SBY dan lembaga-lembaga dunia tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 akan berkisar sedikit di atas 6%. Target ini dilandasi oleh asumsi bahwa kondisi politik di Indonesia akan terus membaik dan factor-faktor eksternal yang kondusif (tidak memperhitungkan akan adanya gejolak harga minyak di Pasar Dunia), termasuk pertumbuhan ekonomi dari motor-motor utama penggerak perekonomian dunia, seperti AS, Jepang, EU, dan China, akan meningkat. Namun pada pertengahan kedua tahun 2005 ekonomi Indonesia digoncang oleh dua peristiwa yang tidak terduga sama sekali, yaitu naiknya harga minyak mentah (BBM) di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Dua hal ini membuat realisasi pertumbuhan PDB tahun 2005 lebih rendah dari target tersebut (table menjadi tantangan berat bagi presiden SBY karena jika tidak ditangani segera dan secaara baik, pengaruh negatifnya akan sangat besar terhadap perekonomian nasional dan akhirnya juga terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok miskin).

            Kenaikan harga BBM di pasar internasional dari 45 Dolar AS per barrel awal tahun 2005 menjadi 70 Dolar per barrel awal Agustus 2005 sangat tidak menguntungkan Indonesia, tidak seperti pada masa oil boom pertama tahun 1973 dan kedua awal decade 1980-an. Walaupun Indonesia merupakan salah satu anggota OPEC, Indonesia juga impor BBM terbesar di Asia, jauh melebihi impor BBM Jepang yang bukan penghasil minyak. Tahun 2010 impor BBM Indonesia diprediksi akan mencapai sekitar 60% dan tahun 2015 akan menjadi sekitar 70% dari kebutuhan BBM dalam negeri (Kurtubi, 2005). Tingginya impor BBM Indonesia disebabkan oleh konsumen minyak dalam negeri yang meningkat pesat setiap tahunnya mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan kegiiatan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita serta kapasitas kilang minyak di dalam negeri masih sangat terbatas. Menurut Kurtubi (2005), tahun 2005 kekurangan kapasitas kilang Indonesia sekitar 400.000 barrel per hari.[11]

            Kenaikan harga minyak ini menimbulkan tekanan yang sangaat berat terhadap keuangan pemerintah (APBN). Akibatnya pemerintah terpaksa mengeluarkan suatu kebijakan yang sangat tidak populis, yaitu mengurangi subsidi BBM, yang membuat harga BBM di pasar dalam negeri meningkat tajam. Kenaikan harga BBM yang besar untuk industri terjadi sejak 1 Juli 2005. Harga solar untuk industri dari Rp 2200 per liter menjadi Rp 4750 per liter (naik 115%). Tanggal 1 Agustus 2005, kenaikan harga minyak tanah untuk industri dari Rp 2200 per liter menjadi Rp 5490 per liter (naik 93%). Tanggal 1 Oktober 2005, pemerintahn menaikkan lagi harga BBM yang berkisar antara 50% hingga 80%. Diperkirakan hal ini akan sangat berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi domestik, terutama pada periode jangka pendek karena biaya produksi meningkat.[12]

Bagan 6

Secara teori, dampak negatif dari kenaikan harga BBM terhadap kegiatan atau pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kemiskinan diilustrasikan dalam suatu system keterkaitan di gambar 6. kenaikan harga BBM di pasar dunia jelas akan membuat defisit APBN tambah besar karena ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM semakin besar. Defisit APBN yang meningkat selanjutnya akan mengurangi kemampuan pemerintah lewat sisi pengeluarannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara di sisi lain, kenaikan harga BBM akan mengurangi kegiatan produksi (Q) di dalam negeri akibat biaya produksi (BP) meningkat, yang selanjutnya berdampak negative terhadap ekspor (X) yang berarti pengurangan cadangan devisa (CD).  Menurunnya kegiatan ekonomi/produksi menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha yang selanjutnya akan memperbesar defisit APBN karena pendapatan pajak berkurang. Harga BBM yang tinggi juga akan mendorong inflasi di dalam negeri. Semua ini akan berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja atau akan meningkatkan pengangguran (U) dan kemiskinan (P). kenaikan pengangguran atau kemiskinan juga akan menambah defisit APBN karena menurunnya pendapatan pemerintah dari pajak pendapatan. Sementara di sisi lain, pengeluaran pemerintah terpaksa ditambah untuk membantu orang miskin. Juga peningkatan kemiskinan akan memperburuk pertumbuhan ekonomi lewat efek permintaan yaitu permintaan di dalam negeri berkurang.

Kenaikan harga minyak ini juga menjadi salah satu penyebab terus melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang sudah berlangsung sejak januari 2005 dengan volatilitas yang semakin tinggi, walaupun sempat ada perbaikan menjelang akhir April hingga sekitar pertengahan Mei 2005. Pada bulan Juli 2005, nilai Rupiah sudah mendekati Rp 10000 per satu Dolar AS. Hingga akhir tahun 2005, Rupiah diperkirakan akan tetap berada di atas Rp 9500/Dolar AS. Secara fundamental, terus melemahnya nilai tukar Rupiah terkait dengan memburuknya kinerja neraca pembayaran (BoP) Indonesia, di samping adanya faktor sentiment penguatan Dolar AS secara global. Pengaruh dari faktor-faktor non-ekonomi juga berperan terhadap terus melemahnya Rupiah, terutama rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri yang berlebihan yang membuat mereka menukarkan Rupiah dengan Dolar AS, terutama mengenai perkiraan dampak negative dari kenaikan harga minyak terhadap perekonomian nasional. Selain itu sejak krisis ekonomi 1997/1998, faktor spekulasi juga memberikan sumbangan yang besar terhadap gejolak Rupiah. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan Dolar di pasar domestic meningkat. Sementara, pasokan Dolar AS ke dalam negeri juga masih terbatas karena kecilnya ekspor netto.

Berdasarkan teori, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap tidak berubah, melemahnya Rupiah akan membuat ekspor Indonesia meningkat, sedangkan impornya berkurang. Namun, pengalaman Indonesia selama krisis ekonomi 1997/1998 menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ternyata tidak terlalu elastis terhadap pergerakan Rupiah yang memberi indikasi adanya supply bottleneck yang serius di dalam negeri, dan masalah supply hingga saat ini belum hilang sama sekali. Artinya, pengaruh dari melemahnya Rupiah kali ini bisa sangat kecil terhadap peningkatan ekspor Indonesia. Sementara itu, Indonesia sudah sangat tergantung pada impor barang-barang kebutuhan pokok, mulai dari barang-barang konsumsi, seperti makanan dan susu, hingga barang-barang modal dan peralatan produksi serta bahan baku, seperti minyak yang telah membuat impor Indonesia juga kurang elastis terhadap pergerakan Rupiah.[13]

Kombinasi antara kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai Rupiah akan berdampak pada peningkatan laju inflasi. Menurut data perkiraan dari Bank Indonesia (BI) (Agustus 2005), inflasi dari indeks harga konsumen (IHK) cenderung berada pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 7,42%. Sementara menurut Citigroup, pada tahun 2005 inflasi di Indonesia berada pada tingkat 6,2% dan merupakan tertinggi di antara banyak Negara di Asia. Secara fundamental, tingginya inflasi di Indonesia disebabkan oleh masih tingginya ekspektasi inflasi terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan administered prices dan perkembangan nilai tukar Rupiah yang cenderung terus melemah. Melemahnya nilai tukar Rupiah memberikan tekanan terhadap inflasi di dalam negeri, terutama karena tingginya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap impor, tetapi dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Seperti pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, pemerintahan SBY juga berusaha menahan tingkat inflasi serendah mungkin atau paling tidak tetap dalam satu digit.

Menjelang akhir masa jabatan SBY yang akan berakhir tahun 2009, perekonomian Indonesia menghadapi dua goncangan eksternal, yaitu harga BBM yang terus naik dan kenaikan harga pangan di pasar global. Kenaikan harga BBM yang terus-menerus sejak tahun 2005 memaksa pemerintah menaikkan lagi harga BBM, terutama premium, di dalam negeri pada tahun 2008. kedua goncangan eksternal tersebut sangat mengancam kestabilan perekonomian nasional, khususnya tingakt inflasi. Secara kumulatif, inflasi paada periode Januari-Februari 2008 sudah mencapai 2,44% yang merupakan angka tertinggi sejak tahun 2003. dengan inflasi year on year yang mencapai 7,4% maka ancaman inflasi yang lebih tinggi selama tahun 2008 bukanlah suatu hal yang mustahil.

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Sejarah dalam perekonomian di Indonesia melewati beberapa masa pemerintahan, yaitu:

·        Masa pemerintahan Orde Lama merupakan masa perekonomian yang sangat sulit karena masa ini Indonesia masih baru merdeka sehingga masih timbul berbagai gejolak politik. perekonomianpun belum mengalami perubahan yang signifikan. Perekonomian masih dipengaruhi oleh gaya perekonomian Belanda. Pemerintahan masa ini di pimpin oleh Soekarno (1945-1965).

·        Kebijakan-kebijakan ekonomi selama Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi tinggi dan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal terakhir dapat dilihat pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal Asing, termasuk pinjaman, dan impor. Ini semua membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada pertengahan 1997.

·        Memasuki pemerintahan masa transisi, sejak mulai terjadinya krisis di belahan Negara-negara Asia pada akhir masa pemerintahan orde baru, dan adanya peninggalan ketergantungan Negara terhadap bantuan modal asing,  sehingga mulai jatuhnya nilai tukar Rupiah di pasar global. Negara-negara pemberi bantuan pun mulai tidak percaya atas kemampuan Indonesia untuk menangani krisis yang terjadi di negaranya. Adanya gejolak untuk mereformasikan Negara Indonesia oleh mahasiswa sehingga terjadi tragedy tri sakti. Masa ini dipimpin oleh Habibie (1997-1998).

·         Memasuki masa pemerintahan reformasi sampai masa cabinet SBY, merupakan masa yang dipimpin oleh Gus Dur justru semakin memburuk keadaan ekonominya karena seolah-olah tidak ada niat untuk berpolitik secara sungguh-sungguh terlihat dari caranya memandang inflasi yang hanya dianggap sebagai pengaruh amandemen UU BI saja. Kemudian digantikan oleh Megawati, namun tidak juga mengalami perbaikan walaupun nilai tukar di pasar internasional mulai membaik dari masa pemerintahan Gus Dur. Setelah memasuki masa pemerintahan SBY, merupakan tanggungjawab berat untuknya memperbaiki perekonomian khususnya dalam menangani krisis dan inflasi, walaupun pada masa jabata terakhirnya tahun 2009 mengalami gejolak untuk masalah BBM dan harga pangan di pasar global. Masa ini dimulai tahun1999-2009.

B.     Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan kepada pemerintah pada khususnya agar lebih bekerja secara maksimal dan intensif lagi. Tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat Indonesia, maka apa yang kita cita-citakan bersama tidak akan tercapai. Untuk masyarakat pada umumnya, agar dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai kemakmuran yang dicita-citakan bersama. Jadi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia, butuh kerjasama yang solid dan kepercayaan masing-masing pihak berkepentingan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Kwik Kian Gie, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. 4, 1995.

J Thomas Lindblad, Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES, Cet. 1, 1998.

Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2009.

Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2003.

http://syaharuddin.wordpress.com/2009/10/04/sejarah-perekonomian-indonesia-materi-kuliah-sej-perekonomian-ind-reg-a/